151 Public Private Partnership (PPP) sudah tercipta kontrak yang baik, antara pihak swasta dan pemerintah. Tetapi dari pengelolaan tetap diserahkan kepada pihak swasta, posisi pemerintah hanya membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata. Tak heran jika setiap tahun kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan dan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pandeglang yang menyumbang 70%. Terlebih posisi KEK yang diresmikan pada 2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tersebut sangat strategis dan berlokasi di ujung barat Pulau Jawa. Tentu saja akses tersebut mudah dijangkau. Dari sinilah program-program pembangunan strategis nasional di Banten dimulai, seperti pembebasan lahan untuk jalan tol. Beberapa permasalahan tersebut masih sering terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Padahal ketika terjalin dengan baik, maka sektor pariwisata yang dikelola akan berjalan dengan baik. Inilah penyebab dari beberapa infrastruktur yang terkendala dalam pembangunanya seperti bandara. Dimana lokasi yang akan dibangun sebenarnya belum ada dan masih dimiliki masyarakat sekitar. Mereka tidak mau menghibahkan tanah serta menjual tanah dengan harga tinggi [143]. Untuk itu, jika dilihat dari identifikasi kondisi eksisting infrastruktur di Tanjung Lesung berdasarkan kebijakan masih belum cukup memadai dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dapat menarik wisatawan serta investor. Walau secara keseluruhan infrastruktur dikategorikan baik dan sesuai,
RkJQdWJsaXNoZXIy MTM3NDc5MQ==