32 Untuk itu, diperlukan langkah nyata dari pemerintah setempat untuk mengambil kebijakan yang tepat. Hasil riset yang dilakukan [26] menyatakan kepulauan kecil sangat rentan terhadap pembangunan yang tidak ramah lingkungan, contoh pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Jika ditinjau dari indikator kebijakan atraksi, pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta dapat menerapkan wisata masal. Hal ini bisa dilihat dari karakteristik atraksi yang ada (dikomersialkan, generik, homogen, dan pembangunan ditujukan secara eklusif untuk kunjungan wisatawan dengan tipe wisata pantai dan berjemur). Dari indikator kebijakan tekanan, aspek pembangunan wisata yang terlalu komersial (orientasi hanya peningkatan jumlah pengunjung) di pulau karena dikelola pihak swasta membuat aspek sosial terabaikan. Dimana swasta ingin modal yang diinvestasikan kembali dalam waktu cepat. Lantaran pengelola telah mengivestasikan banyak modal untuk pembangunan infrastruktur pulau seperti darmaga, jalan, hotel, kolam renang, dan lain-lain. Sementara pulau yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah, indikator kebijakan wisata masal hanya bisa dilihat dari elemen musim kunjungan dan permintaan. Ditinjau dari indikator kebijakan struktur ekonomi, pulaupulau wisata yang dikelola oleh swasta menerapkan wisata masal. Karena pembangunan wisata dilakukan secara ektensif dan pembangunan wisata memiliki multiplier effect yang rendah terhadap masyarakat. Berbeda dengan pulau-pulau yang dikelola masyarakat lokal (tidak menerapkan wisata masal), maka
RkJQdWJsaXNoZXIy MTM3NDc5MQ==